RUANG LINGKUP SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN TRANSFER KE DAERAH (SATD) DALAM SAPP

Sistem Akuntansi dan Pelaporan Transfer ke Daerah (SATD) merupakan subsistem dari Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara (SA-BUN) yang menjadi bagian dari Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (SAPP) seperti yang tergambar dalam bagan di atas. Transaksi yang menjadi ruang lingkup SATD terdiri dari belanja transfer ke daerah dan dana desa, realisasi transfer ke daerah dan dana desa, utang transfer ke daerah dan dana desa, serta piutang transfer ke daerah dan dana desa.

Munculnya piutang transfer terjadi apabila dana yang disalurkan oleh  pemerintah pusat melebihi jumlah  yang  menjadi hak pemerintah daerah pada tahun anggaran berjalan dan telah ditetapkan  sebagai  piutang  transfer  ke  daerah berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan mengenai penetapan lebih salur dan/atau lebih bayar.

Sedangkan utang  transfer muncul akibat kurangnya jumlah dana yang disalurkan oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang telah menjadi hak pemerintah daerah pada tahun anggaran berjalan. Besaran jumlah utang transfer tersebut ditetapkan pula melalui Peraturan Menteri Keuangan mengenai kurang salur dan/atau kurang bayar transfer.

Pada awal tahun, ditetapkan jumlah perkiraan alokasi (sementara). Setelah diperhitungkan dengan realisasi pendapatan yang diterima oleh entitas penyalur, dalam hal ini DJPK, maka akan ditetapkan alokasi definitif. Penyaluran dilakukan secara bertahap menggunakan angka proporsi tertentu. Penyaluran secara bertahap dan perbedadaan alokasi sementara dan alokasi definitif inilah yang menyebabkan adanya transaksi utang dan piutang transfer.

Dalam rangka penyusunan dan pelaporan keuangan BA BUN 999.05 SATD dilaksanakan dengan menggunakan aplikasi terintegrasi. Aplikasi terintegrasi yang dimaksud merupakan Aplikasi Pelaksanaan Transfer yang dikelola oleh Subdit Transfer – DJPK dan Aplikasi SPAN (Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara) juga dijadikan sebagai pembanding sehingga terciptanya laporan keuangan berbasis akrual yang komprehensif dan akuntabel. Pada sistem akuntansi instansi (SAI) laporan keuangan setiap entitas akuntansi akan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan menghasilkan opini. Sementara pada Laporan Keuangan BA BUN Transfer ke Daerah dan Dana Desa tidak langsung diperiksa oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) tetapi akan dikonsolidasikan terlebih dahulu oleh Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan DJPBN sebagai UABUN (Unit Akuntansi Bendahara Umum Negara). Laporan Konsolidasian itulah yang kemudian akan diaudit oleh BPK dan menghasilkan opini.

Pada Subdit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan DJPK terdapat beberapa jenis dana transfer yang dikelola yang dibedakan menjadi transfer dana perimbangan dan transfer non dana perimbangan yang dikelola oleh dua unit akuntansi yang berbeda. Sehingga terdapat unit akuntansi yang melakukan pelaporan keuangan jenis transfer dana perimbangan dan unit akuntansi yang melakukan pelaporan keuangan jenis transfer non dana perimbangan. Dana Perimbangan dimaksud terdiri dari DBH (Dana Bagi Hasil), DAU (Dana Alokasi Umum), dan DAK (Dana Alokasi Khusus). Sementara transfer non dana perimbangan terdiri dari jenis transfer dana di luar yang disebutkan sebelumnya, diantaranya Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh dan Provinsi Papua.

Dana transfer yang dikelola oleh Ditjen Perimbangan Keuangan dikelompokkan dan diberi kode dan nomenklatur sebagai satker atau satuan kerja. Jika pada instansi lain satker merupakan sebuah unit kerja, pada Ditjen Perimbangan Keuangan satker merupakan sejumlah dana yang dikelola. Terdapat lima jenis satker pada BA 999.05 yaitu sebagai berikut.

Tabel 2.1 Jenis Satuan Kerja BA 999.05

No	Kode Satker	Nama Satker
1.	999.201	DAU & DAK
2.	999.202	Dana Otonomi Khusus
3.	999.204	Dana Bagi Hasil
4.	999.243	Dana Desa
5.	999.246	Dana Keistimewaan DIY
6.	999.253	Dana Insentif Daerah

Daftar Pustaka 

1. Azizah, Nurul. 2017. "Tinjauan Akuntansi Utang dan Piutang Transfer dalam Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transfer ke Daerah pada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Tahun 2016". Karya Tulis Tugas Akhir. Jakarta : Prodi Kebendaharaan Negara Politeknik Keuangan Negara STAN.